POLA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MYANMAR

POLA KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MYANMAR

Myanmar adalah persatuan daerah administratif tujuh serikat dan tujuh divisi. Penduduk Myanmar pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 52 juta. Diperkirakan 64,1 persen dari populasi terlibat dalam sektor pertanian. Myanmar adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sejak tahun 1988 pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi liberal berdasarkan orientasi pasar menggantikan system ekonomi pusat. Dengan munculnya usaha ekonomi kebutuhan akan tenaga kerja yang terlatih dan terdidik sangat diperlukan.  

Pendidikan di Myanmar saat ini memang tidak lebih baik dari pendidikan di Indonesia. Namun tidak ada salahnya jika Indonesia sekedar bercermin dari Myanmar serta konflik-konflik internal yang terjadi di negara tersebut yang berpengaruh besar terhadap pendidikan Myanmar. Beruntung Indonesia tidak memiliki konflik internal seperti halnya di Myanmar, meskipun dengan adanya konflik Bank Century telah banyak menguras energi dan memecah konsentrasi bangsa ini.

Keyakinan bahwa pendidikan atau lebih tepatnya sekolah formal adalah persiapan untuk hidup, diperkenalkan ke Myanmar dengan kedatangan Inggris. Saat ini pendidikan monastic telah menjadi andalan pendidikan di Myanmar selama berabad-abad mendampingi pendidikan formal. Biara dan biarawan masih berpengaruh dalam kehidupan rakyat, dan penting dalam pengambil keputusan mengingat mayoritas penduduk Myanmar masih tinggal di pedesaan. Vihara masih berfungsi sebagai pusat belajar dan ini masih berlaku di negara Buddhist lainnya di kawasan Asia Tenggara. Para siswa di biara adalah anak-anak yang tidak bisa menghadiri sekolah dasar karena berbagai alasan.

Pendidikan selalu menjadi prioritas utama pemerintah Myanmar. Sejak zaman kuno, biara-biara menjadi pusat pendidikan. Karena tradisi biara yang kuat, tingkat melek huruf di Myanmar menjadi tinggi. Selama Inggris menjajah, tingkat melek huruf turun drastis karena pihak kolonial kurang memberi perhatian pada pendidikan. Namun setelah merdeka tahun 1948, upaya memulihkan pendidikan terus dilakukan hingga tingkat melek huruf mencapai 91,8 persen pada tahun 2002.

Struktur pendidikan yang diterapkan di Myanmar adalah pendidikan dasar lima tahun, pendidikan menengah empat tahun, dan dua tahun di tingkat yang lebih tinggi. Ada tujuh departemen yang berada di bawah departemen pendidikan, yaitu:

1.      Departemen Pendidikan Dasar, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan umum di sekolah dasar, menengah, dan tinggi.

2.      Departemen Pendidikan Tinggi, yang bertanggung jawab terhadap universitas dan perguruan tinggi.

3.      Departemen Pendidikan Teknik, Pertanian, dan Kejuruan, yang bertanggung jawab terhadap pelaatihan teknis di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi, pelatihan pertanian di sekolah, dan lembaga pertanian.

4.      Dewan Evaluasi Myanmar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian dalam pendidikan.

5.      Biro Penelitian Pendidikan Myanmar, yang bertanggung jawab mengenai penelitian pengajaran.

6.      Departemen Komisi Bahasa Myanmar

7.      Organisasi Penelitian Pusat

Departemen Pendidikan menyediakan perumusan kebijakan dan koordinasi melalui berbagai dewan yang dibentuk di bawah Departemen. Selain itu, dana juga merupakan tanggung jawab utama Departemen Pendidikan walaupun sumbangan yang biasanya diberikan oleh masyarakat masih tergolong kecil.

Deklarasi dunia tentang pendidikan untuk semua diadopsi di Jontien tahun 1990 mendesak semua pemerintah untuk menetapkan target mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar ana-anak, pemuda, dan orang dewasa. Hal-hal pokok yang harus diterapkan adalah:

1.      Perluasan perawatan anak usia dinidan kegiatan-kegiatan pembangunan,termasuk keluarga dan intervensi masyarakat khususnya masyarakat miskin, kurang beruntung, dan anak-anak cacat.

2.      Akses universal dan penyelesaian pendidikan dasar

3.      Peningkatan prestasi belajar sehingga presentase yang disepakati dar kelompok usia mencapai atau melampaui tingkat yang ditetapkan.

4.      Pengurangan tingkat buta aksara.

5.      Perluasan penyediaan pendidikan dasar dan pelatihan

6.      Peningkatan pengetahuan oleh individu

            Departemen pendidikan yang secara fungsional sebagai sponsor pendidikan dan pelatihan memusatkan perhatian pada pendidikan dengan program-program pendidikan sebagai berikut:

1.      Pengembangan sistem pendidikan yang sesuai dengan ekonomi, politik, dan situasi sosial negeri.

2.      Meningkatkan penerimaan dan tingkat retensi pada semua tingkat pendidikan dasar dan menengah.

3.      Perluasan pendidikan non formal.

Sesuai dengan visi pendidikan ini, teori dan praktik pendidikan telah mengalami perubahan. Seluruh sistem pendidikan telah menjadi lebih fleksibel, terbuka dan terdiversifikasi, dan peserta didik diberi kesempatan lagi dan lebih banyak pilihan.

            Pembelajaran di Myanmar terjadi melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan diberikan berbeda untuk kelompok  umur yang berbeda dari berbagai modus. Jadi, orang dewasa juga ditawarkan pendidikan sepanjang hayat. Di Myanmar, orang dewasa adalah seorang yang sepenuhnya dewasa pada umur 16 tahun lebih. Jadi dalam konteks pendidikan seumur hidup di Myanmar pendidikan orang dewasa diberikan sebagai pendidikan berkelanjutan melalui pendidikan non formal, program yang diselenggarakan oleh biro penelitian pendidikan Myanmar, LSM lain, dan badan-badan PBB, serta melalui pendidikan formal. Prinsip pendidikan seumur hidup adalah untuk memberikan individu untuk mendidik dirinya sendiri di seluruh hidupnya. Melanjutkan pendidikan meliputi semua peluang semua orang di luar kepentingan pendidikan keaksaraan dasar.

A.    Struktur Dan Kelembagaan Kerangka Kebijakan

Visi            : Membuat sebuah sistem pendidikan yang akan menghasilkan masyarakat belajar mampu menghadapi tantangan Era Pengetahuan.

Motto        : Membangun dikembangkannya Modern Country melalui pendidikan.

Modus       : Formal Education (FE), Non Formal Education (NFE), In Formal Education.

1.      Kebijakan Nasional

         Dalam kebijakan pendidikan di Myanmar, pendidikan dasar menjadi proyek terpenting dari sistem pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Sekolah-sekolah akan diubah menjadi pusat-pusat budaya dan pendidikan yang melayani masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam mewujudkan sumber daya manusia dalam program-program pembangunan bangsa. Menteri pendidikan membentuk sebuah komite yang bertugas membuat kebijakan penerapan Education for All (EFA) yang dicanangkan oleh UNESCO. Mereka adalah:

a.       Komite Perencanaan dan Statistik

b.      Komite Pendidikan Formal

c.       Komite Pendidikan Non Formal

d.      Komite Negara dan Divisi Pelaksanaan

e.       Komite Penyelenggara dana

f.       Komite Informasi

         Selain itu Myanmar juga meningkatkan kerjasama pendidikan dengan organisasi pendidikan Asia Tenggara dan UNESCO. Pemerintah juga memastikan bahwa semua anak bisa mendapatkan pendidikan dasar serta memungkinkan orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan dasarnya dapat melanjutkan ke pendidikan menengah yang disubsidi.

         Bagian hokum yang paling relevan untuk pendidikan dasar di Myanmar adalah bab IV (20) yang menyatakan:

a.       Setiap anak akan:

v  Memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan

v  Memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar gratis (SD) di sekolah-sekolah yang dibuka oleh Negara

b.      Departemen pendidikan harus:

v  Memiliki tujuan mengimplementasikan sistem gratis dan wajib belajar pendidikan dasar

v  Melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk kehadiran sekolah regular

v  Membuat pengaturan untuk anak-anak yang tidak mampu bersekolah

              Pendidikan di Myanmar menempati lingkungan yang menguntungkan bagi orang-orang tradisional diberikan prioritas tertinggi dalam hidup mereka. Walaupun pendidikan memainkan peran utama dalam pembinaan keaksaraan dasar di antara orang-orang dari segala lapisan masyarakat, menjadi kurang menonjol di bawah kekuasaan Inggris, namun pendidikan  telah direvitalisasi dan diperkirakan akan memainkan peran yang saling melengkapi terutama pada tingkat dasar.

KESIMPULAN

Myanmar adalah Negara yang penuh dengan konflik terutama konflik internal. Di tengah konflik tersebut pemerintah diwajibkan untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Kebijakan-kebijakan pun dibuat meskipun implementasinya masih kurang baik dengan adanya konflik internal. Badan PBB pun ikut membantu dengan menyarankan untuk menerapkan sistem pendidikan untuk semua (Education for All).

              Dalam kebijakan pendidikan di Myanmar, pendidikan dasar menjadi proyek terpenting dari sistem pendidikan di negara tersebut. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Sekolah-sekolah akan diubah menjadi pusat-pusat budaya dan pendidikan yang melayani masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam mewujudkan sumber daya manusia dalam program-program pembangunan bangsa.

SUMBER

UNESCO's National Profiles in Technical and Vocational Education in Asia and the Pacific,1995. Last Updated ( Wednesday, 30 August 2006 ).

http://www.marxist.com/tragedi-myanmar.htm